SUBULUSSALAM (RA) – Haji Merah Sakti mengaku merasa sedih melihat keadaan Pemko Subulussalam dibawah kepemimpinan H Affan Alfian Bintang-Salmaza. Bayangkan, Bintang-Salmaza yang baru menjabat 1 tahun 10 bulan sebagai Walikota dan Wakil Walikota keadaan keuangan pemerintah sudah mengalami defisit melambung tinggi.
Hal itu disampaikan H Merah Sakti yang merupakan mantan Walikota Subulussalam dua periode pada saat menggelar konferensi pers disalah satu cafe beberapa hari yang lalu. “Bayangkan, belum sampai 2 tahun menjabat angka defisit sudah lebih dari Rp 100 miliar. Apa enggak kacau daerah ini. Saya mengakui usai jabatan saya berakhir meninggalkan defisit yang nilainya tidak terlalu banyak yaitu Rp 32 Miliar. Tapi, jika melihat keadaan sekarang ini angka defisit melambung tinggi,” ungkap Merah Sakti.
Sebagai orang yang terlibat langsung melahirkan Pemko Subulussalam, Merah Sakti, mengaku sangat sedih dan khawatir melihat keadaan Kota Subulussalam yang kini semakin merosot. Sebab kata Merah Sakti, kepemimpinan saat ini jika mendapat kritikan dari masyarakat hanya bisa menyalahkan kepemimpinan sebelumnya. “Seharunya benahi lah jangan hanya pandai menyalahkan sebelumnya,” kata politis Golkar itu.
Kabar angka defisit keuangan Pemko Subulussalam saat ini memang ramai dibicarakan ditengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit warga netizen melontarkan kritikan. Namun, ada pula warga netizen lainnya yang menilai defisit pemerintah bukan hal luar biasa dan beberapa daerah juga mengalami hal yang sama. Warga netizen yang pro dan kontra saling menyahuti komentar terkait angka defisit.
Menanggapi hal itu, Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) Subulussalam langsung menggelar konferensi pers di aula pertemuan Pendopo Walikota Subulussalam, Sabtu (6/3). Konferensi pers yang dipimpin Sekda Taufit Hidayat, itu menjelaskan terkait angka defisit yang kini menjadi buah bibir masyarakat itu.
“Perlu kami sampaikan sesuai dengan LHP atas LKPD Kota Subulussalam tahun anggaran 2018 oleh BPK-RI Nomor 22.A/LHP/XVIII.BAC/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 bahwa Pemko Subulussalam mengalami defisit kas nyata sebesar Rp 33.104.545.841,38, memiliki utang beban dan utang jangka pendek lainnya tahun anggaran 2018 sebesar Rp 51.288.479.854,00 yang akan membebani APBK TA 2019. Sedangkan anggaran 2019 yang disampaikan BPK tahun 2020, Pemko Subulussalam mengalami defisit kas nyata sebesar Rp 43.597.698.699,35, memiliki utang beban dan utang jangka pendek lainnya TA 2019, sebesar Rp 29.561.777.712,00 yang akan membebani APBK 2020,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah setempat, H Salbunis.
Salbunis menambahkan, pada APBK Subulussalam TA 2020, Pemko Subulussalam menganggarkan defisit sebesar Rp. 3.423.860.766,06, sedangkan pada APBK Subulussalam TA 2021, Pemko Subulussalam menganggarkan defisit sebesar Rp. 27.133.923.943,00. “Pada intinya, banyaknya angka defisit ini karena warisan pemimpin sebelumnya yaitu pak Merah Sakti. Bahkan, saat Bintang-Salmaza dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota pada bulan Mei 2019, kami sudah berusaha mengurangi angka defisit dengan cara mengurangi belanda daerah,” tambah Salbunis.
Selain itu, kondisi defisit anggaran APBK Subulussalam saat ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu defisit kas nyata dan utang beban dan utang jangka pendek lainnya pada tahun anggaran sebelumnya dan adanya bencana non-alam pandemi covid-19.
Defisit kas nyata dan utang beban dan utang jangka pendek lainnya pada APBK TA 2018 telah memberatkan dan membebani APBK 2019.
Kata Salbunis, pandemi covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap APBD Kota Subulussalam TA 2020. Pendapatan dana transfer pusat pada APBD mengalami pengurangan sebesar 13,96 persen atau sebesar Rp. 64.526.370.194,00 atau berkurang dari semula Rp. 461.953.306.120,00
menjadi Rp. 397.426.935.926,00.
Akibat pengurangan ini, kata Salbunis, banyak program pembangunan yang telah direncanakan harus dibatalkan seperti pembangunan jalan Darul Aman-Bukit Alim (Kec Longkib), pembangunan jalan Buloh Dori-Darul Aman (Kec Longkib) dan pembangunan jalan Lae Soraya.
Disamping itu juga banyak mata anggaran yang ada pada APBD juga dialihkan/direalokasi/di-refocusing untuk penanganan pandemi covid-19. “Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Subulussalam saja tetapi di seluruh daerah di Indonesia,” tutup Salbunis. (lim/bai)
