HARIANRAKYATACEH.COM – Telah satu bulan macet jaringan komunikasi telah melumpuhkan sistim komunikasi dalam wilayah Kabupaten Simeulue maupun komunikasi keluar daerah, sejak tanggal 2 Agustus 2022 silam.
Kemacetan sistim komunikasi via telepon, online maupun internet untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan kembali normal, sehingga menimbulkan dampak serius terganggunya sektor perekonomian dan pemerintahan yang diperkirakan 70-76 persen.
Telah satu bulan belum normalnya sistim komunikasi dan berdampak serius terhadap kepentingan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di 138 desa yang ada di wilayah kepulauan dalam 10 Kecamatan itu, mendapat reaksi serius dari pihak Lembaga Wakil Rakyat Kabupaten Simeulue.
Dalam waktu dekat ini, pihak Komisi C DPRK Simeulue akan memanggil Kominsa, Telkom dan instansi lainnya yang terlibat langsung dalam persoalan macetnya sistim komunikasi hingga saat ini belum normal, yang berdampak serius di berbagai sektor kepentingan.
Pemanggilan untuk digelar pelaksanaan rapat kerja itu, disampaikan Syahrian, Ketua Komisi C DPRK Simeulue, di dampingi Hj Mirati Anggota Komisi C, yang ditemui harianrakyataceh.com, Kamis, 1 November 2022, diruang kerjanya.
”Terganggunya dan belum normal komunikasi ini telah berlangsung selama satu bulan, sehingga berdampak serius kepada masyarakat dan pemerintahan. Kita akan segera menggelar rapat kerja dan memanggil Kominsa, Telkom serta instansi lainnya termasuk instansi swasta yang terlibat langsung dalam persoalan komunikasi,” kata Syahrian.
Masih menurut Syahrian, sebelumnya pihak Komisi C wakil rakyat telah mendatangi kantor Kominsa Kabupaten Simeulue, namun tidak mendapatkan pernyataan untuk tanda-tanda komunikasi akan kembali normal, sehingga dinilai sangat penting untuk menggelar rapat kerja antara Dewan dengan pihak pengelolah jaringan komunikasi.
Kedua wakil rakyat Komisi C DPRK Simeulue itu, mengaku tidak terhitung lagi, setiap harinya menerima keluhan dari masyarakat dan Pemerintahan maupun kalangan lainnya setempat, namun tidak dapat memberikan kepastian informasi akan kembali normal komunikasi itu.
Disebabkan pihak Kominsa, Telkom dan pengelolah komunikasi lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Simeulue, tidak menyampaikan persoalannya, padahal untuk solusinya, diperlukan kerjasama, kekompakan dan satu suara untuk di sampaikan atau mendatangi Pemerintah Pusat, dalam mengatasi kemacetan komunikasi tersebut.
“Ini yang diperlukan solusinya, kita sama-sama dengan pihak pengelola jaringan komunikasi, mengatasi persoalan ini, bila perlu kami dari lembaga siap mendampingi untuk mendatangi Pemerintah Pusat. Ini jangan terlalu lama berlarut-larut, sebab dampaknya nanti semakin serius dan tidak terbendung,” tegas Syahrian.
Sebelumnya, diketahui komunikasi di kepulauan Simeulue terganggu, setelah putus kabel optic segmen bawah laut milik Telkom, akibat gempa bumi, pada tanggal 2 Agustus 2022, sekitar pukul 04:17 WIB, sekitar 23 kilometer lepas pantai Bakongan, tepatnya palung laut antara Bakongan dan pulau Simeulue.
Dampak yang putusnya jaringan komunikasi via telepon termasuk komunikasi berbasis online itu di wilayah kepulauan Simeulue, masyarakat menilai telah kembali ke masa lampau, disampaikan Hendra (40), salah seorang pelaku usaha perbengkelan, Kamis, 1 Agustus 2022.
“Kondisi saat ini kita seperti kembali kemasa lampau, segala urusan pribadi maupun urusan lainnya, harus kita datangi langsung, namun ada yang sangat sulit, seperti urusan penting berbasis online dan via internet”, katanya kepada harianrakyataceh.com. (ahi)
