JAKARTA – Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid mengucapkan selamat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang baru dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10).
Mantan wakil ketua Komisi I DPR itu menuturkan penunjukan Prabowo sebagai Menhan menjadi kesempatan untuk merealisasikan ide pertahanan Indonesia yang kuat di darat, laut, udara, dan siber.
“Beliau kan paham betul masalah pertahanan, jadi kami optimistis,” kata Meutya kepada wartawan, Rabu (23/10).
Karena itu, politikus Partai Golkar ini menyebutkan sejumlah PR bagi Prabowo selaku Menhan. Dia menjelaskan, PR pertama Prabowo yaitu segera memenuhi Minimum Essential Force (MEF).
Menurut dia, target MEF alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia 100 persen tahun 2024 merupakan tugas utama Prabowo. “Hingga tahun 2019, MEF sudah mencapai progress 74 persen. Pemenuhan MEF 100 persen penting karena untuk memenuhi syarat minimal angkatan bersenjata kita bisa bertempur dan agar pertahanan Indonesia mempunyai efek deterrent,” ujarnya.
Kedua, Meutya mengingatkan industri pertahanan nasional diperhatikan. Industri pertahanan dalam negeri harus dikembangkan sehingga negara mampu memproduksi sendiri alutsista tanpa bergantung atau bahkan dikontrol negara lain. “Bahkan ide pembentukan holding National Defense and Hightech Industries (NDHI) sudah ada, tinggal kita bahas bersama,” jelasnya.
Satu Wajah Baru di Kabinet Jokowi Itu adalah Prabowo, Lihat Gayanya
Meutya melanjutkan, PR ketiga yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan anggota TNI. Janji Presiden Joko Widodo saat HUT TNI 5 Oktober 2019 sudah jelas bahwa salah satu yang akan dilakukan adalah meningkatkan tunjangan bagi anggota TNI hingga 80 persen pada 2020.
Menurut Meutya, DPR bersama Kementerian Pertahanan sudah setuju untuk memberikan bantuan kredit perumahan bagi anggota TNI. “Tentu kami harapkan kesejahteraan anggota TNI akan meningkat setiap tahunnya,” kata dia.
Meutya mengatakan selama ini DPR selalu mendukung berbagai langkah Menhan. Dia mencontohkan, di bidang legislasi pada akhir periode lalu DPR mengesahkan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) yang diajukan Kemenhan. Bahkan Kemhan tahun anggaran 2020 mendapatkan alokasi Rp 127,4 triliun atau yang terbesar dari seluruh kementerian lain.
“Harapan kami kedepan Menhan dapat bekerja sama dengan baik bersama DPR RI dalam mewujudkan semangat pertahanan nasional yang solid,” tuntas Meutya. (boy/jpnn)
