REDELONG (RA) – Belasan tenaga honorer kategori 2 (K2) bekerja di bagian teknis adminstrasi dari berbagai kantor dan dinas-dinas di jajaran Pemkab Bener Meriah, kembali mendatangi DPRK, Senin (14/12).
Kedatangan mereka diterima langsung anggota DPRK Saiful Bahri dan Wein Kusumandana Mimija diruang Komisi D DPRK Bener Meriah.
Salah seorang tenaga Honerer Sumini menyampaikan, kedatangan mereka mempertanyakan kembali status sebagai tenaga honorer. “Sebelumnya pada 9 Maret 2020 kami juga pernah mendatangi DPRK dengan tuntuntan yang sama,” katanya.
Disebutkannya, saat ini ada 30 tenaga honorer K2 bagian teknis administrasi belum juga diangkat sebagai PNS. “Bayangkan saja pak, sejak dari tahun 2005 kami menjadi tenaga honorer tapi sampai saat ini belum ada pengangkatan menjadi PNS, bahkan ada yang di bawah tahun 2005 kami bekerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain bagian teknis administrasi, sampai saat ini ada sekitar 250 tenaga honorer K2 yang tergabung baik guru, kesehatan dan adminsitrasi belum diangkat menjadi PNS.
“Umur kami rata-rata sudah tua pak, jadi kalau kami mengikuti tes PNS melalui formasi umum itu tidak memungkinkan lagi” jelasnya.
Pihaknya juga berharap mereka dapat dimasukan kedalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) tanpa tes. “ Kami juga berharap DPRK untuk membuat rekomendasi kepada Bupati Bener Meriah untuk pengangkatan para tenaga honorer K2 ,” harapnya.
Menyahuti permintaan para honorer K2 tersebut Anggota Komisi D DPRK Bener Meriah Saiful Bahri mengaku akan menyampaikan permintaan para tenaga honorer K2 kepada Ketua DPRK untuk membuat rekomendasi pengangkatan.
“Kita akan sampaikan ke ketua dulu, nanti biar dipelajari dulu dan jika masalah direkomendasi, itu tergantung kepada Ketua,” ujar Saiful.
Sementara itu, Ketua DPRK Bener Meriah Muhammad Saleh di tempat terpisah mengaku akan membuat surat rekomendasi kepada Bupati Bener Meriah terhadap permintaan tenaga honorer tersebut.
“Ada sejumlah tuntutan mereka, salah satunya pengangkatan mereka menjadi CPNS, nanti kita akan merekomendasikan kepada bupati,” katanya. (uri/min)